Rakor Inflasi Daerah, Pemkab BU minta TPID Waspadai dan Pantau Kenaikan Bahan Pokok

Info Publik, Bengkulu Utara- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) kembali mengikuti rapat inflasi rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) secara daring melalui zoom meeting, di ruang rapat Sekda Kabupaten BU, Senin (13/2/2023).

Rapat ini dipimpin oleh Asisten III Pemkab BU Dr. H. Agus Haryanto SE, MM, Kabag Ekonomi Pemkab BU, Perwakilan Forkopimda, Kepala OPD di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten BU.

Dalam sambutannya, Asisten III Dr. H. Agus Haryanto SE MM mengatakan bahwa komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu ini pada level provinsi yaitu pada bahan pokok beras 18 provinsi, bawang merah 13 provinsi dan minyak goreng 11 provinsi, pada level kabupaten atau kota terdapat sumbangan kenaikan tertinggi pada beras sebanyak 147 kabupaten/kota, bawang merah di 130 kabupaten/kota dan minyak goreng 105 kabupaten/kota.

Indikator kenaikan harga tertinggi menurut pulau yaitu Sumatra terjadi pada Kabupaten solok dengan nilai IPH 7,25%, kondisi inflasi  provinsi dan kabupaten/kota pada bulan januari 2023 di Provinsi Bengkulu berada pada urutan 11 dengan angka 6.00, situasi saat ini membuat Provinsi Bengkulu hampir memasuki 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi. Sehingga dapat dijadikan bahan untuk mencari titik permasalahan dan solusi dalam menekan angka inflasi.

“Pada indikator kenaikan harga tertinggi menurut pulau yaitu sumatra pada kabupaten solok, kondisi inflasi dibagi menjadi 10 provinsi tertinggi dan 10 provinsi terendah, sedangkan Provinsi Bengkulu saat berada pada urutan ke-11 dengan angka 6.00, di mana situasi seperti saat ini harus diwaspadai dan ditangani dengan serius untuk mencari titik permasalahan dan memberikan solusi dalam menekan angka inflasi di provinsi Bengkulu terkhusus di Kabupaten Bengkulu Utara,”jelasnya.