Sunday, 21 January, 2018

Standar Pelayanan Informasi Publik

  1. PENDAHULUAN

 

  1. LATAR BELAKANG

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.   Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkulu utara. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

 

  1. LANDASAN HUKUM

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25   Tahun   2009   tentang   Pelayanan   Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14

 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 

  1. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

 

Informasi dan Dokumentasi;

 

  1. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan  Informasi   dan   Dokumentasi   di   Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
  2. Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:………………….

 

Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di

 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

  1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan

 

Informasi Publik.

 

 

 

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

 

  1. MAKSUD :

 

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

 

  1. TUJUAN :

 

  1. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
  2. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan

 

Informasi Publik;

 

  1. Meningkatkan pelayanan     Informasi     Publik     di     lingkungan Organisasi/Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

 

 

  1. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dengan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

 

 

III. ASAS PELAYANAN  INFORMASI PUBLIK

 

  1. Transparansi

 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

  1. Akuntabilitas

 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Kondisional

 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

  1. Partisipatif

 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

  1. Kesamaan Hak

 

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

 

  1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

 

Pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak  dan kewajiban masing-masing pihak.

 

 

  1. IV. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

 

 

  1. V. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sbb:

 

  1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik :

  1. Front Office, meliputi :

 

>  Pusat Layanan Langsung

 

 

Gambar 1. Pusat Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Jl.Jenderal Sudirman nomor 46 Arga Makmur

 

Gambar 2. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Jalan Jendral Sudirman Nomor 46  Arga Makmur

 

Gambar 3. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Jalan Jendral Sudirman Nomor 46  Arga Makmur

 

Gambar 4. Mekanisme Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Jalan Jendral Sudirman Nomor 46  Arga Makmur

 

 

>  Layanan Via Media

 

  1. Website http://bengkuluutarakab.go.id

 

 

Gambar 5. Layanan Via Website bengkuluutarakab.go.id Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

  1. Akun Facebook:

 

Pengelola Data Media Sosial Facebook Dinas Kominfo Bengkulu Utara

 

 

Gambar 6. Layanan Via Media Sosial Facebook Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

 

 

  1. Akun Twitter:

@Mediacenter_BU  (https://twitter.com/Mediacenter_BU)

 

Gambar 7. Layanan Via Media Sosial Twitter Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

  1. Akun Instagram:

(https://www.instagram.com/mediacenter.bu/)

 

 

Gambar 8. Layanan Via Media Sosial Instagram Pemkab bengkulu Utara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

 

  1. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ( LPPL ) RADIO KHARISMA RATU

 

SAMBAN ARGA MAKMUR

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Back Office, meliputi :

 

>  Bidang Pelayanan dan Dokumentasi  Informasi

 

>  Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

 

>  Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

 

  1. PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Pusat pelayanan  informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email dan website (online).

 

 

  1. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

 

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara), penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis      :  09.00 – 15.00 WIB Istirahat               :  12.00 – 13.00 WIB Jumat                  :  09.00 – 15.00 WIB Istirahat               :  11.00 – 13.00 WIB

  1. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi     dan     melayani     permintaan     dan     kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui pusat layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website):

  1. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
  2. Pemohon informasi datang ke pusat layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Kum dan Ham), surat keterangan terdaftar di Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
  3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon  informasi  publik,  setelah  persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.

 

  1. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir  permintaan    informasi    publik    yang    telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  2. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
  4. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
  5. Layanan informasi melalui  media  baik  online  maupun  cetak,  yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website bengkuluutarakab.go.id , mediacenterdiskominfo.go.id, website masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia.
  6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

 

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan  setelah   pemohon   informasi   publik   memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik  kepada pemohon                  informasi   publik   dilakukan   secara   langsung,   dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
  4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

 

  1. BIAYA/TARIF

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

  1. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh petugas pelayanan informasi yaitu Petugas meja pelayanan Informasi ,Kepala Bidang  Pengelolaan Informasi, Kasi Pelayanan informasi Publik, Kasi Penyediaan konten lintas  sektoral dan pengeloaan media publik Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara

  1. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Pengelolaan hasil   penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah  Kabupaten Bengkulu Utara selaku atasan PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.

 

  1. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

 

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam

 

Pasal 9;

 

  1. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

 

  1. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

 

  1. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

 

  1. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

 

  1. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang- undang .
  2. V KEDUDUKAN PPID

 

  1. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara :

 

  1. PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan / Sekretariat di DinasKomunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

 

  1. PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara  ditetapkan  dengan  Surat    Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

 

  1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
  2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu / SKPD :

 

  1. PPID Pembantu / SKPD berkedudukan di Satuan Kerja masing masing.

 

  1. PPID Pembantu / SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara

 

  1. Ketua PPID Pembantu / SKPD adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat

 

Daerah.

 

 

 

VII. TUGAS DAN FUNGSI

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

mempunyai Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi,  mendorong dan    mengevaluasi    pelaksanaan    kegiatan    dan    pelayanan    informasi

 

Badan/Dinas/SKPD/BLUD/BUMD  di  lingkungan   Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

Fungsi :

 

  1. Menghimpun informasi   publik   dari   seluruh   SKPD   di   lingkungan

 

Pemerintah  Kabupaten Bengkulu Utara (link/online dan off line);

 

  1. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh

 

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

 

  1. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
  2. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi.

 

 

 

  1. TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU / SKPD Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi :

 

  1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
  2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
  3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

 

  1. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;

 

  1. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

 

VIII. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN  DAN PELAYANAN INFORMASI

  1. PENGUMPULAN INFORMASI

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah :

  1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
  2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing SKPD.
  3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
  4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.
  5. Penyediaan informasi dilaksanakan   dengan   memperhatikan   tahapan sebagai berikut :
  6. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;

 

  1. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;

 

  1. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;

 

  1. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

 

  1. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :
  2. Organisasi/Kelembagaan;

 

  1. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;

 

  1. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);

 

  1. Program dan Kegiatan;

 

  1. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
  2. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);

 

  1. Daftar Informasi Yang  Wajib  Disediakan  dan  Diumumkan  Secara

 

Berkala;

 

  1. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;

 

  1. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

 

  1. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

 

 

 

  1. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

 

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

  1. Informasi Yang Bersifat Publik

 

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

  1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:

1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;

2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.

 

3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.

4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;

 

5) Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.

 

  1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:

1) Informasi  mengenai  bencana  alam,  seperti:  daerah  potensi  tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.

3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.

4) Informasi  mengenai  penggusuran  lahan,  seperti  penggusuran  lahan untuk kepentingan umum.

5) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.

 

  1. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

 

1) Daftar  seluruh  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  penguasaan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

2) Hasil  keputusan  Pemerintah  Kabupaten Bengkulu Utara  dan  latar belakang pertimbangannya;

3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;

4) Rencana  kerja  program/kegiatan,  termasuk  perkiraan  pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;

5) Perjanjian Pemerintah  Kabupaten Bengkulu Utara dengan pihak ketiga;

 

6) Informasi   dan   kebijakan   yang   disampaikan   Pejabat   Pemerintah

 

Kabupaten Bengkulu Utara dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

 

7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara   yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  1. Informasi Yang Dikecualikan

 

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
  2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:

1) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.

2) Terbatas,  artinya  informasi  yang  dikecualikan  harus  terbatas  pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

 

3) Tidak   mutlak,   artinya   tidak   ada   informasi   yang   secara   mutlak dikecualikan     ketika     kepentingan     publik     yang     lebih     besar menghendakinya.

  1. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
  2. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
  3. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
  4. Usulan klasifikasi  akses  informasi  yang  bersifat  ketat  dan  terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
  5. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

 

 

  1. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

 

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk membantu PPID melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi :

 

  1. Deskripsi Informasi:

 

Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

 

  1. Verifikasi Informasi:

 

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

 

  1. Otentikasi Informasi:

 

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.

  1. Kodefikasi Informasi:

 

  1. Untuk mempermudah pencarian  informasi  yang  dibutuhkan,  maka dilakukan kodefikasi.
  2. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.

 

  1. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

 

 

 

  1. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

 

Mekanisme  Penyelesaian Sengketa Informasi:

 

  1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  2. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  3. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  4. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  5. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

 

  1. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  2. PPID mempersiapkan  daftar  keberatan  yang  disampaikan  pemohon dan/atau pengguna informasi;
  3. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  4. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  5. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

 

  1. Penyelesaian sengketa informasi

 

  1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

 

  1. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;

 

  1. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka  PPID  Provinsi  melakukan  pendampingan  hukum  untuk penyelesaian sengketa informasi.

 

 

  1. PENUTUP

 

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April   2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat.

Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, kelemahan bahkan perasaan kuatir bagi Badan Publik menjadi lebih transparan. Namun sebagai amanat Undang Undang bahwa Informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat, keterbukaan Informasi sudah menjadi konsekuensi Negara demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaara Negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan masyarakat atau publik terhadap penyelenggaraan negara.

Terkait hal inilah dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak lain adalah merupakan kewajiban Badan Publik melalui PPID untuk mengoptimalkan  peran dan fungsi untuk menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga melalui Pedoman Umum ini Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

DIKELUARKAN  : DI Arga Makmur

PADA TANGGAL:      OKTOBER 2017

 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KKABUPATEN BENGKULU UTARA

 

 

 

DRS, KIMAN NAZARDI

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team